Joki tugas - Banyak orang yang mengira dengan kuliah maka mobilitas sosial naik. Selesai kuliah harapnya bisa cepat kaya karena bisa mendapatkan kerja yang layak. Realitanya tidak semudah itu. Di persaingan dunia kerja kadang ada orang yang punya privilage dari orang tuanya menembus batas meritokrasi dengan menyuap HRD. Ada juga anak kuliahan fresh graduate yang bisa kerja di BUMN karena koneksi ayahnya yang jadi dirut BUMN. Sementara diluar sana lulusan kuliah baru tapi orang tua bukan siapa siapa dari kalangan menengah ke bawah tersisih dari persaingan dunia kerja.

Namun, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Kuliah memang sering diposisikan sebagai “tiket” untuk naik kelas sosial, tetapi kenyataannya tiket tersebut tidak menjamin kursi. Ada banyak faktor lain yang ikut bermain, mulai dari struktur ekonomi, kualitas pendidikan, jaringan sosial, hingga kondisi pasar kerja yang terus berubah.

Pertama, kita perlu memahami bahwa pendidikan tinggi bukan lagi sesuatu yang langka. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah lulusan perguruan tinggi meningkat pesat. Di Indonesia, misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi terus naik, dengan jutaan lulusan baru setiap tahunnya. Hal ini menciptakan fenomena yang disebut “credential inflation”, di mana gelar sarjana yang dulu dianggap istimewa kini menjadi standar minimum.

Akibatnya, persaingan semakin ketat. Jika dulu lulusan S1 relatif mudah mendapatkan pekerjaan formal, sekarang banyak perusahaan menetapkan kualifikasi tambahan seperti pengalaman kerja, kemampuan bahasa asing, sertifikasi profesional, hingga soft skills tertentu. Fresh graduate yang belum memiliki pengalaman seringkali berada di posisi yang kurang menguntungkan.

Di sisi lain, pasar kerja tidak tumbuh secepat jumlah lulusan. Data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan universitas masih cukup signifikan, bahkan dalam beberapa periode lebih tinggi dibanding lulusan pendidikan menengah. Ini menunjukkan adanya mismatch antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Kedua, faktor privilage dan koneksi sosial memang nyata adanya. Istilah “orang dalam” bukan sekadar mitos. Dalam banyak kasus, akses terhadap informasi lowongan kerja, rekomendasi, hingga proses seleksi bisa dipengaruhi oleh relasi. Mereka yang berasal dari keluarga dengan jaringan luas cenderung memiliki akses lebih cepat dan lebih mudah.

Misalnya, seseorang yang orang tuanya berada di posisi strategis di perusahaan atau instansi pemerintah bisa mendapatkan informasi lowongan sebelum dipublikasikan secara luas. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, proses seleksi bisa “diatur”. Ini tentu merusak prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam dunia profesional.

Namun, penting juga untuk tidak menyederhanakan semua keberhasilan sebagai hasil privilage. Ada juga banyak individu yang berhasil menembus batasan sosial melalui kerja keras, strategi yang tepat, dan kemampuan adaptasi. Meski jalannya lebih sulit, mobilitas sosial tetap mungkin terjadi.

Ketiga, kualitas pendidikan juga menjadi faktor penting. Tidak semua perguruan tinggi memberikan kualitas yang sama. Lulusan dari universitas dengan reputasi tinggi seringkali memiliki peluang lebih besar karena dianggap memiliki standar kompetensi yang lebih baik. Selain itu, mereka juga biasanya memiliki akses ke jaringan alumni yang kuat.

Sebaliknya, lulusan dari perguruan tinggi dengan kualitas lebih rendah mungkin harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan mereka. Ini menciptakan ketimpangan baru di dalam kelompok lulusan perguruan tinggi itu sendiri.

Selain itu, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri juga menjadi masalah. Banyak lulusan yang merasa tidak siap menghadapi dunia kerja karena apa yang dipelajari di kampus tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik di lapangan. Hal ini membuat mereka harus belajar ulang atau mengikuti pelatihan tambahan setelah lulus.

Keempat, perubahan struktur ekonomi juga memengaruhi peluang mobilitas sosial. Dunia kerja saat ini mengalami transformasi besar akibat digitalisasi dan otomatisasi. Banyak pekerjaan yang dulunya tersedia kini mulai tergantikan oleh teknologi, sementara pekerjaan baru yang muncul membutuhkan keterampilan yang berbeda.

Sebagai contoh, pekerjaan di bidang teknologi informasi, data analysis, dan digital marketing meningkat pesat. Namun, tidak semua lulusan memiliki keterampilan tersebut. Ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan pasar dan kualifikasi tenaga kerja.

Di sisi lain, sektor informal juga semakin besar. Banyak lulusan yang akhirnya bekerja di sektor informal atau menjadi pekerja lepas (freelancer) karena sulit mendapatkan pekerjaan formal. Meskipun sektor ini bisa memberikan penghasilan, namun seringkali tidak memberikan stabilitas dan perlindungan sosial yang memadai.

Kelima, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kuliah juga menjadi masalah. Banyak orang menganggap bahwa setelah lulus, mereka akan langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Ketika realitas tidak sesuai dengan harapan, muncul kekecewaan dan frustrasi.

Padahal, dalam banyak kasus, karier dibangun secara bertahap. Pekerjaan pertama mungkin tidak ideal, tetapi bisa menjadi batu loncatan untuk peluang yang lebih baik di masa depan. Kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan membangun jaringan seringkali lebih menentukan daripada sekadar gelar.

Selain itu, mobilitas sosial tidak hanya diukur dari pendapatan. Ada aspek lain seperti kualitas hidup, stabilitas pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin tidak menjadi “kaya”, tetapi berhasil mencapai kehidupan yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya.

Namun demikian, kritik terhadap sistem tetap penting. Ketika akses terhadap peluang tidak merata, maka diperlukan intervensi kebijakan untuk menciptakan keadilan. Misalnya, transparansi dalam rekrutmen, pengawasan terhadap praktik nepotisme, serta peningkatan kualitas pendidikan secara merata.

Program magang yang terstruktur, pelatihan vokasi, dan kolaborasi antara kampus dan industri juga bisa membantu menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja. Selain itu, dukungan terhadap kewirausahaan juga penting agar lulusan tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal.

Di era sekarang, definisi “sukses” juga mulai bergeser. Tidak semua orang harus bekerja di perusahaan besar atau menjadi pegawai negeri untuk dianggap berhasil. Banyak anak muda yang memilih jalur alternatif seperti membangun startup, menjadi content creator, atau bekerja secara remote untuk perusahaan luar negeri.

Pilihan-pilihan ini membuka peluang baru untuk mobilitas sosial, meskipun juga memiliki risiko tersendiri. Yang jelas, jalur menuju kesuksesan semakin beragam dan tidak lagi linear seperti dulu.

Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa kuliah tetap memiliki nilai, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Gelar sarjana bisa menjadi pintu masuk, tetapi yang menentukan perjalanan selanjutnya adalah kombinasi antara kemampuan, sikap, jaringan, dan keberuntungan.

Bagi mereka yang tidak memiliki privilage, tantangannya memang lebih besar. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Dengan strategi yang tepat seperti membangun skill yang relevan, aktif mencari pengalaman, dan memperluas jaringan peluang tetap bisa diciptakan.

Di sisi lain, bagi mereka yang memiliki privilage, penting untuk menggunakan posisi tersebut secara bertanggung jawab. Sistem yang adil hanya bisa terwujud jika semua pihak berkomitmen untuk menjunjung meritokrasi.

Kesimpulannya, kuliah bukanlah jaminan mobilitas sosial, melainkan salah satu alat di antara banyak faktor lainnya. Mengandalkan kuliah saja tanpa memahami dinamika dunia kerja dan tanpa mengembangkan diri secara aktif justru bisa membuat seseorang tertinggal.

Realitas ini mungkin tidak menyenangkan, tetapi penting untuk dipahami agar kita tidak terjebak dalam ekspektasi yang keliru. Dengan pemahaman yang lebih realistis, kita bisa mengambil langkah yang lebih strategis dalam merencanakan masa depan.